Rakyat Miskin Dapat Bantuan (BLT) BBM Naik

News Kota- Pemerintah dan DPR segera membahas bentuk kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai bentuk jaminan perlindungan bagi masyarakat miskin. Diusulkan, rakyat miskin bakal menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 100.000 per bulan selama delapan bulan.

"Usulan ini belum final dan masih perlu dibicarakan dengan DPR. Tetapi, pemerintah berkomitmen BLT bagi warga miskin itu akan ditingkatkan besarannya," kata Menteri Sosial Salim Segaf al-Jufri di Jakarta, Jumat (24/2).

Menurut dia, pemerintah masih mempunyai waktu untuk membicarakan hal tersebut sebelum anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) disahkan dan penyesuaian BBM bersubsidi diberlakukan secara efektif.

Jumlah besaran nilai kompensasi bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran masing-masing Rp 100.000 belum final karena menunggu keputusan bersama DPR. Kementerian Sosial, menurut dia, memiliki data terkait masyarakat yang berhak mendapatkan BLT karena termasuk dalam kelompok warga yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Mekanisme penyaluran BLT masih sama seperti dulu, dengan bantuan PT Pos, BRI, dan bank," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan, bentuk pemberian BLT merupakan kebijakan jangka pendek dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.

Menurut dia, pemerintah juga bisa memperluas program keluarga harapan agar keluarga miskin mendapatkan imunisasi dan pendidikan yang layak. "Kami ingin ada generasi berikut yang sehat dan mampu bersekolah untuk memutuskan rantai kemiskinan," tuturnya.

Armida mengatakan, pemberian bantuan langsung tunai dalam jangka pendek dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti beras, namun program keluarga harapan lebih memberikan manfaat dalam jangka panjang.

"BLT itu opsi karena di klaster satu tidak ada sekarang. Kita ingin ada program keluarga harapan saja agar dia tidak miskin. BLT itu terpaksa agar jangka pendek masyarakat ada uang tunai yang diperlukan untuk membeli beras," ucapnya.

Di tempat terpisah, terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik masih belum mau menyebutkan besaran angka kenaikan harga BBM yang rencananya berlaku mulai 1 April 2012.

Ia mengaku tidak boleh menyampaikan usulan pemerintah terkait berapa kisaran kenaikan harga BBM sebelum disetujui oleh DPR. "Sedang dihitung sekarang. Saya tidak boleh menyebutkan angkanya karena Undang-Undang APBN memang tidak memperbolehkan. Kisarannya juga tidak boleh disampaikan. Dengan DPR saja saya belum bicara, masa dengan publik sudah mendahului, itu etikanya tidak boleh," tuturnya.

Rencananya, rapat kerja Menteri ESDM Jero Wacik dengan Komisi VII DPR akan digelar pada Selasa (28/2) ini. Setelah menyampaikan pemaparan dengan DPR, pada Kamis (1/3) atau Jumat (2/3), Menteri Keuangan akan mengajukan APBNP kepada Komisi IX DPR.

Namun, dia memastikan penentuan besaran kenaikan harga BBM harus tetap memperhitungkan besaran inflasi, pertumbuhan, dan kurs. "Untuk rakyat miskin, masyarakat umum, pengguna sepeda motor tetap ada subsidi, hanya subsidinya berubah, sekarang subsidinya Rp 3.500. Untuk premium, saat ini untuk biaya produksi per liter sebesar Rp 8.000, namun dijual dengan harga Rp 4.500," ujar Jero Wacik.

Anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengaku rencana kenaikan harga BBM di tengah tingginya harga minyak dunia cukup rasional dibandingkan dengan program pembatasan premium.

Namun, ia mengaku khawatir dampak inflasi yang timbul dari kenaikan harga BBM tersebut. Apalagi pihak Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) akan menaikkan tarif angkutan umum perkotaan 30 persen hingga 35 persen jika rencana kenaikan harga jenis premium diterapkan mulai 1 April 2012.

Menurut dia, opsi kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut tidak lebih dari Rp 1.000 per liter. Hal tersebut, menurut dia, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh akademisi dari perguruan tinggi, yakni UGM, ITB, dan UI.

Meski demikian, dia juga mengakui kenaikan harga BBM tidak akan memberikan pengaruh signifikan bagi pengurangan tingkat konsumsi BBM. Ini mengingat tidak memadainya transportasi publik, sehingga masyarakat tetap menggunakan mobil pribadi.

"Karena itu, untuk mengurangi jumlah subsidi BBM adalah dengan meningkatkan pelayanan kendaraan umum. Harus lebih nyaman bagi masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan jajaran menteri untuk mulai melakukan pembahasan dan penghitungan terkait rencana pemerintah mengajukan APBNP yang dipercepat karena perubahan asumsi akibat gejolak ekonomi global.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pengajuan APBNP kepada DPR akan dilakukan sesegera mungkin mengingat kondisi perekonomian global yang berkembang cepat saat ini.

Rapat terbatas bidang perekonomian tentang APBNP pada intinya meminta menteri untuk melakukan peninjauan terhadap kenaikan harga BBM.

Dia menambahkan, Presiden meminta tim segera bekerja dengan cepat terkait besaran kenaikan, perkiraan laju inflasi, dan penanganannya. "Presiden memberikan perintah untuk exercise, UU tidak bisa, Menkeu siapkan APBNP dengan satu exercise termasuk bila ada kenaikan BBM. Presiden meminta tim segera bekerja dengan cepat," katanya. (A Choir/Andrian/Ant)